Pemerintah Tambahi Plafon KUR Rp13,4 Triliun

Pemerintah Tambahi Plafon KUR Rp13,4 Triliun
Plafon rumah – Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) punya keleluasaan untuk memecahkan situasi sulit pembiayaan. Pemerintah akan menambah plafon kredit usaha rakyat (KUR) dari Rp106,6 triliun menjadi Rp120 triliun pada tahun depan, naik Rp13,4 triliun. Kecuali itu, pemerintah memutuskan besaran bunga KUR pada 2018 sebesar 7 persen. Tahun ini bunga KUR dipatok pada angka 9 persen. Penurunan hal yang demikian tentu dapat meringankan pelaku usaha.

Menko Perekonomian Darmin Nasution menuturkan, ada kenaikan besaran subsidi bunga KUR untuk tiap-tiap skema KUR tahun depan. ’’KUR mikro naik 1 persen, dari 9,5 persen menjadi 10,5 persen. KUR ritel juga naik 1 persen, dari 4,5 persen menjadi 5,5 persen,’’ papar Darmin dikala memimpin rapat koordinasi evaluasi penyaluran KUR di kantornya, kemarin.

Berikutnya, KUR penempatan TKI naik 2 persen, dari 12 persen menjadi 14 persen. Eks gubernur Bank Indonesia (BI) itu menerangkan, sasaran minimal penyaluran KUR di sektor produksi sebesar 50 persen dari sempurna penyaluran KUR. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, pemerintah berpusat mendukung penyaluran KUR untuk sektor produksi. Yaitu, mencakup sektor pertanian, perikanan, industri, konstruksi, dan jasa-jasa.

Sementara itu, realisasi penyaluran KUR pada sektor produksi juga memperlihatkan kenaikan. Untuk sektor produksi, termasuk sektor jasa, naik dari 33 persen pada Desember 2016 menjadi 44 persen pada November 2017. Adapun sektor produksi tanpa sektor jasa meningkat dari 22 persen pada Desember 2016 menjadi 31,5 persen pada November 2017. Untuk itu, Darmin berpesan supaya Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM dan penyalur KUR perlu secara rutin duduk bersama membahas permasalahan-permasalahan di lapangan. Terutama berkaitan pembayaran subsidi imbal jasa penjaminan (IJP) dan subsisi bunga KUR.

’’Kita perlu mengidentifikasi dengan bagus permasalahan-permasalahan di lapangan. Mulai solusi supaya pencairan subsidi lebih pesat sampai permasalahan metode. Ini penting dijalankan supaya masalah yang sama tak berulang,’’ tandasnya. Sementara itu, sampai 30 November 2017, realisasi penyaluran KUR menempuh Rp91,3 triliun. Itu berarti dari sasaran Rp106,6 triliun pada 2017 telah tersalurkan 85,6 persen.

Kredit yang disalurkan melewati KUR itu tergolong lancar dengan angka non performing loan (NPL) yang relatif rendah, ialah 0,21 persen. Untuk penyalurannya, di antara sekitar 4 juta debitor, masih didominasi skema KUR mikro sebesar 70,4 persen. Ditiru skema KUR ritel 29,3 persen dan KUR TKI 0,3 persen. ’’Kerja ini memperlihatkan keberpihakan pemerintah kepada pemerataan jalan masuk pembiayaan untuk usaha mikro,’’ ujarnya.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir menambahkan, berdasar kawasan, penyaluran KUR masih didominasi Pulau Jawa. Porsinya menempuh 55,8 persen. Ditiru Sumatera 19 persen, Sulawesi 10,2 persen, serta Bali dan Nusa Tenggara 6,7 persen. Untuk Kalimantan, porsi penyalurannya 6,2 persen serta Maluku dan Papua 2,1 persen. ’’Kami mencatat performa penyaluran KUR per provinsi. Itu cocok dengan sebaran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia,’’ jelasnya.

Adapun perkembangan performa KUR per penyalur juga memperlihatkan popularitas capaian yang positif. Penyaluran KUR tertinggi ditempuh BRI, ialah 96,2 persen. Kemudian, Bank Mandiri 93,1 persen dan Bank BNI 65,6 persen. ’’Meskipun untuk performa penyaluran bank awam swasta menempuh 24,9 persen dan BPD sebanyak 24,9 persen,’’ pungkasnya.

 

 

Artikel terkait : Panel dinding